indonesia police watch menilai wajar saja mantan kepala badan reserse kriminal kepolisian indonesia, komisaris jenderal polisi (purn) susno duadji, membayar perlindungan kepolisian daerah
jawa barat saat hendak dieksekusi tim gabungan kejaksaanj, pada properti pribadinya, pada bandung, kemarin.
pasalnya selama persentasi ini sudah banyak kontroversi akibat ketidakjelasan surat putusan dan dikeluarkan mahkamah agung, tutur ketua presidium ipw, neta s pane, di jakarta, kamis.
dari kontroversi itu, tutur dia, timbul perbedaan masukan diantara kubu duadji juga kubu kejaksaan dan ingin menggarap eksekusi.
pane menambahkan, dalam kondisi polemik yang semakin meninggi itu serta guna mencegah kejadian dan tak diinginkan dengan demikian polisi telah mesti berkurang tangan dibuat mediator.
Informasi Lainnya:
- Candtik Dengan Tabita Skin Care
- Kecantikan Tabita Skin Care
- Kecantikan Tabita Skin Care
- Candtik Dengan Tabita Skin Care
karena tersebut, langkah kepolisian daerah jawa barat tersebut cara yang tidak keliru juga polemik hukum akibat tidak jelasnya isi surat ma tersebut mesti diselesaikan dahulu.
ipw mengusulkan kejaksaan harus meminta penjelasan dan ketegasan dari ma atas suratnya tersebut. sebaliknya kubu duadji mempersoalkan surat ma serta surat perintah eksekusi penangkapan dari kejaksaan ke ptun untuk sepenuhnya banyak kejelasan, ujarnya.
barangkali, kata dia, solusi itu harus ditempuh sebelum ada keputusan yang tegas sebaiknya kejaksaan tidak memaksakan diri agar mengerjakan eksekusi.
jadi dalam hal ini, polda Jabar tak dapat dinilai berusaha melindungi duadji, bekas atasan mereka, ujarnya.