Legislator: UN ditunda bukti kurangnya pengawasan percetakan

penundaan ujian nasional tingkat sekolah lanjutan atas (slta) di 11 provinsi merupakan bukti kurangnya pengawasan pemerintah kepada persiapan pelaksanaan un, kata anggota komisi x dpr raihan iskandar.

seharusnya pemerintah telah jauh hari meyakinkan kesiapan pencetakan soal ujian dan distribusinya. melalui kehadiran penundaan ini maka ongkos dan dikeluarkan pemerintah supaya membiayai pelaksanaan un pada 11 daerah itu akan bertmbah, papar raihan iskandar dalam jakarta, minggu.

anggota dpr fraksi partai keadilan sejahtera (pks) itu menyatakan penundaan pelaksanaan un dikhawatirkan ingin mengakibatkan uang sampingan.

sejumlah guru pengawas dan telah berada dalam tujuan ujian terpaksa harus menanti lebih berlalu karena ujian nasional ditunda. siapa dan menanggung biaya hidup mereka dalam pada lokasi? sudah tentu terhadap ada guru pengawas yang berada di lokasi besar, tidak mungkin agar pulang ke daerah tiap-tiap lalu kembali dulu ke tujuan ujian, katanya.

Informasi Lainnya:

terkait penundaan un ini, raihan menyatakan komisi x hendak segara memanggil perwakilan pemerintah agar menjelaskan masalah tersebut.