menteri luar negeri marty natalegawa dan menteri luar negeri australia, bob carr, untuk ketua bersama menutup pertemuan tingkat menteri ke-5 bali process on people smuggling, trafficking in persons and related transnational crime (bali process) dalam bali, 1-2 april 2013.
siaran pers yang diterima antara pada jakarta selasa menyebutkan sebanyak 12 menteri dibandingkan 11 negara anggota bali process serta 200 orang delegasi dari 40 negara serta delapan peninjau menghadairi pertemuan itu.
pada kesempatan ini, kedua menlu menyambut bergabungnya tiga anggota baru bali process, daripada status peninjau, yakni amerika serikat, uni emirat arab juga badan pbb supaya urusan obat-obat terlarang serta kejahatan (unodc).
menlu marty menungkapkan pula bali process sudah bergulir pada 10 tahun. sesungguhnya upaya yang telah digagas indonesia ini sudah merupakan bagian berguna dari kerangka kawasan pada keuntungan penanganan perdagangan serta penyelundupan manusia.
Lainnya: Jam Tangan Murah - Jual Jam Tangan - Jual Jam Tangan Online - Jual Jam Tangan Online
dua hal utama dan kita berbagi adalah pertama kita mesti terus menekankan di pencegahan, deteksi dini dan perlindungan. kita mesti tetap perhatian kepada ketiga upaya tersebut. juga upaya ini mesti dilakukan oleh berbagai negara, baik tersebut negara asal, negara transit maupun negara lokasi, ujarnya.
kedua, adalah terbentuknya kelompok kerja dalam bidang perdagangan manusia, suatu barang yang dalam waktu lalu kurang memperoleh perhatian.
dengan pertemuan ini, dicari ada pengesahan bahwa masalah perdagangan manusia adalah sama pentingnya dengan masalah penyelundupan manusia.
ke depan mesti ada upaya-upaya khusus supaya menghindari, mendeteksi serta memberikan perlindungan pada urusan-urusan human trafficking tersebut. tanpa pencegahan, mampu dipastikan masalahnya mau berulang-ulang selalu. untuk demikian partisipasi negara-negara, baik asal, transit, maupun objek wisata, adalah penting artinya, kata menlu
pertemuam tersebut telah menyepakati pembentukan Salah satu grup kerja penanganan perdagangan pihak. kelompok kerja mau merupakan wahana terhadap bali process untuk membahas penanganan perdagangan orang dengan lebih intensif.
kelompok kerja ini digagas indonesia melalui pemikiran bahwa indonesia mempunyai kepentingan dan sulit dalam bali process tidak saja untuk memerangi kejahatan penyelundupan manusia juga perdagangan pihak, serta bisa berkontribusi positif bagi upaya pencegahan, deteksi dini juga perlindungan dari fenomena maraknya kejahatan tersebut, termasuk merebaknya migrasi ilegal serta gelombang manusia perahu pada kawasan asia pasifik.
adalah saatnya forum ini juga mengangkat persoalan akar masalah sebagai upaya mencari Jawaban dan menyeluruh.
pertemuan tersebut dan menyambut bagus gagasan indonesia agar bali process menjalin jejaring serta kerja sama dengan jakarta centre for law enforcement cooperation (jclec) yang berlokasi dalam semarang. kerja sama diantara bali process melalui jclec ini akan semakin memperkuat instrumen penegakan hukum negara bali process untuk memberikan kerangka hukum yang kuat pada penanganan penyelundupan manusia dan perdagangan orang. pada kaitan itu, indonesia sudah memiliki instrumen hukum kriminalisasi kejahatan tersebut di undang-undang imigrasi.
ptm serta menyambut baik didirikannya bali process regional support office (rso) di bangkok selama tahun 2011. rso yang dikelola bersama dengan indonesia juga australia, hendak menjadi pendukung kepada pencapaian berbagai situs serta gagasan bali process di masa yang mau datang.
menlu marty mengajak seluruh negara tenntang, baik tersebut negara asal, negara transit maupun negara objek wisata agar serta mengedepankan pencegahan, deteksi dini, serta perlindungan di mengatasi masalah penyelundupan manusia juga perdagangan pihak tersebut.
indonesia telah memanfaatkan bali process dibuat wahana supaya berdialog dan bertukar Informasi dengan negara asal, transit juga objek wisata tersebut. pertukaran info itu berguna supaya memaksimalkan upaya pencegahan dan deteksi dini yang menjadi pendekatan utama indonesia.
pertemuan itu menyepakati kelanjutan kerja sama bali process juga menugaskan kaum pejabat tingkat tinggi untuk menyelesaikan berbagai kebijakan serta arahan yang sudah dihasilkan pada pertemuan itu.
bali process, dan didirikan pertama kali tahun 2002, merupakan satu-satunya mekanisme keselaran kawasan yang menggandeng negara asal, negara transit, serta negara objek wisata korban penyelundupan manusia dan perdagangan pihak. indonesia adalah ketua bali process bersama australia.
pertama ke-5 tersebut memiliki arti berguna sebab berhasil meletakkan dasar-dasar untuk kian memperkuat kerja sama bali process ke depan ke arah dan lebih kongkrit serta relevan kepada kawasan.
mendahului pertemuan itu sudah diadakan pertemuan tingkat pejabat tinggi (som) bali process dalam tempat dan sama di 1 april 2013. pertemuan itu mendukung semua gagasan yang seterusnya dilontarkan dan disetujui dengan kaum menteri.