indonesia corruption watch mendesak komisi pemilihan umum segera menganggarkan peraturan pembatasan dana kampanye, baik agar partai politik maupun calon legislatif.
seharusnya dari parpol dinyatakan lulus verifikasi, agama tersebut dikeluarkan tapi hingga kini belum, papar peneliti politik icw abdullah dahlan terhadap antara pada jakarta, jumat.
dia menilai peraturan tersebut bermanfaat sebab parpol wajib melaporkan serta melaporkan dana kampanyenya, disamping supaya memperjelas klausul perihal dana kampanye bersifat publik di undang-undang.
misalnya perihal rekening tiap calon legislatif yang diwajibkan membeli pelaporan dana kampanye oleh karenanya objeknya bukan cuma parpol, katanya.
Informasi Lainnya:
- Merawat Mobil di Musim Hujan
- Tips Pemeliharaan Mobil di Musim Hujan
- Merawat Mobil di Musim Hujan
- Merawat Mobil di Musim Hujan
menurut dia apabila dana kampanye caleg tidak ikut dilaporkan maka pelaporan dana kampanye partai belum memperlihatkan laporan sebenarnya, dengan demikian beranjak masuk dana kampanye menjadi tidak terkontrol.
jangan sampai dana dari tindak pidana masuk agar pendanaan politik, ujarnya.
kpu sendiri sedang mempersiapkan regulasi yang mengatur rekening dana kampanye calon anggota legislatif dan mesti dibuka serta dilaporkan pembukuannya di peraturan kpu tentang dana kampanye.
pada prinsipnya kami menginginkan ada peningkatan mutu penyelenggaraan pemilu, ujar ketua kpu husni kamil manik kemarin.